Tangerang Selatan – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, angkat bicara mengenai opini viral artis Leony Vitria Hartanti terkait anggaran Pemkot Tangsel. Leony sebelumnya menyoroti besarnya pendapatan daerah Pemkot Tangsel yang mencapai Rp5 triliun pada 2024, namun menurutnya tidak dirasakan merata oleh masyarakat.
Pemkot Tegaskan Transparansi Keuangan
Benyamin menegaskan Pemkot Tangsel menghargai partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memberikan penjelasan yang faktual, transparan, dan akuntabel.
Ia menambahkan, Pemkot Tangsel bahkan dinobatkan sebagai Badan Publik Paling Informatif di Banten 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nilai 98,85 poin. Transparansi ini, kata Benyamin, membuat publik dapat mengakses laporan keuangan daerah (LKPD) secara terbuka.
Baca Juga : Pilar Saga Jawab Kritik Anggaran Makan dan Minum Rp 66 Miliar
Penjelasan Anggaran Pemeliharaan dan Bansos
Terkait anggaran pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan yang disorot Leony, Benyamin menjelaskan angka Rp731 juta merupakan belanja instalasi listrik kantor. Sedangkan pemeliharaan jalan dan irigasi sebenarnya masuk ke kode belanja modal dengan pagu Rp538 miliar.
Untuk dana bantuan sosial (bansos), Benyamin menyebut anggaran Rp136 juta dialokasikan kepada dua lembaga panti yang mengajukan proposal resmi ke Pemkot. Ia menegaskan bahwa bansos disalurkan berdasarkan mekanisme usulan dan verifikasi.
Fokus Penanggulangan Kemiskinan
Lebih lanjut, Benyamin menuturkan Pemkot Tangsel menganggarkan Rp648,1 miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran itu digunakan untuk program perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi dan MCK, program Universal Health Coverage (UHC) bagi 284.229 warga dengan pagu Rp133 miliar, beasiswa pendidikan, pelatihan peningkatan pendapatan, serta jaminan pekerja rentan.
Berdasarkan data BPS 2024, persentase penduduk miskin di Tangsel hanya 2,36 persen, terendah di Banten. Tingkat pengangguran pun menurun menjadi 5,09 persen, juga yang terendah di provinsi tersebut.
Baca Juga : Leony Vitria Hartanti Tanggapi Terbuka Wali Kota Tangsel
LKPD Sudah Diaudit BPK
Pemkot Tangsel juga menegaskan bahwa seluruh laporan keuangan daerah telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hasil audit menunjukkan Pemkot Tangsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai standar.
Kritik Leony Vitria: Dari BPHTB hingga Anggaran Rapat
Sebelumnya, Leony mengungkap sejumlah kritik lewat unggahan publik. Ia menyoroti pendapatan besar dari BPHTB yang mencapai Rp733 miliar. Namun, menurutnya, belanja daerah lebih banyak habis untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah yang mencapai Rp2 triliun.
Leony juga mempersoalkan alokasi anggaran Rp1,2 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai, Rp117 miliar untuk perjalanan dinas, Rp38 miliar untuk alat tulis kantor, Rp20 miliar untuk souvenir, hingga Rp60 miliar untuk makanan dan minuman rapat. Ia menyebut angka-angka tersebut tidak sebanding dengan alokasi bansos maupun infrastruktur.
Selain itu, Leony mengungkap kegelisahannya soal anggaran pendidikan Rp756 miliar. Dari jumlah itu, Rp479 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara gaji guru honorer masih hanya Rp500 ribu per bulan.
Terakhir, ia menyoroti biaya penyusunan dokumen perencanaan daerah yang mencapai Rp494 juta untuk satu kali pertemuan.
