Tangerang Selatan – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan, menanggapi kritikan publik yang disampaikan artis Leony Vitria Hartanti terkait besarnya anggaran makan dan minum Pemkot Tangsel pada 2024 yang mencapai Rp 66 miliar. Kritik itu memicu diskusi luas di masyarakat, terutama soal transparansi penggunaan anggaran daerah.
Pilar menegaskan bahwa anggaran makan dan minum tidak hanya untuk jajaran Pemkot, melainkan mencakup kegiatan di 54 kelurahan, tujuh kecamatan, hingga sekolah-sekolah. “Misalkan makan dan minum. Nah itu mengacu pada semua kegiatan yang ada di seluruh Kota Tangerang Selatan; 54 kelurahan, 7 kecamatan sampai semua kegiatan-kegiatan di sekolah dan lain sebagainya,” jelas Pilar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Rincian Anggaran dan Penggunaan
Lebih lanjut, Pilar menyebut alokasi tersebut juga digunakan untuk kebutuhan operasional BPBD dan petugas Damkar yang bertugas di lapangan. Menurutnya, pos “makan dan minum” merujuk pada standar kode rekening yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga : Leony Vitria Hartanti Tanggapi Terbuka Wali Kota Tangsel
“Lalu misalkan penanganan BPBD, lalu Damkar, kalau beroperasi itu termasuk makannya di situ. Forum RT/RW, kalau mengadakan sosialisasi, kegiatan kepemudaan, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya itu termasuk di situ semua,” papar Pilar.
Selain itu, Pilar juga menjelaskan adanya kenaikan anggaran untuk jamuan tamu dari Rp 6,75 miliar menjadi Rp 7,22 miliar. Anggaran tersebut tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Tangsel.
Faktor Pilpres dan Pilkada
Pilar menekankan bahwa kenaikan jamuan tamu pada 2024 dipengaruhi penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sejumlah kegiatan pengamanan, koordinasi, hingga kunjungan dari pemerintah pusat maupun provinsi turut membutuhkan alokasi jamuan.
“Misalkan kalau ada kunjungan, kebetulan di 2024 itu ada Pilpres, Pileg, Pilkada. Nah itu kita juga mengakomodir kegiatan-kegiatan untuk bantu KPU, untuk bantu Bawaslu dan lain sebagainya. Itu ada jamuan,” terang Pilar.
Ia menambahkan, anggaran juga digunakan ketika Pemkot Tangsel harus menyambut tamu dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. “Untuk kegiatan pengamanan dan lain sebagainya di situ juga termasuk. Jadi, kalau misalkan dari pemerintah pusat datang, dari pemerintah provinsi datang ke kami, ya kami menggunakan itu,” sambungnya.
Baca Juga : Laporan Keuangan Rp5 Triliun Pemkot Tangsel Disorot
Respons Pemkot Tangsel
Di akhir pernyataannya, Pilar menyampaikan apresiasi atas perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Ia menilai kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang positif untuk evaluasi bersama.
“Pak Wali Kota sangat mengapresiasi semua masyarakat, siapapun itu, untuk bisa melihat, mengevaluasi, dan mengkritisi laporan keuangan daerah. Artinya semakin aktif masyarakat mengkritisi, semakin baik pula evaluasi kinerja kami ke depannya,” ungkapnya.
Pilar berharap masukan tersebut menjadi dorongan bagi Pemkot Tangsel agar semakin transparan dan efektif dalam menjalankan program. “Supaya Pemkot Tangsel juga semakin awas, semakin bisa menunjukan kinerjanya lebih baik lagi, dan programnya mudah-mudahan semakin tepat sasaran,” pungkasnya.
