Tangerang Selatan – Mantan penyanyi cilik, Leony Vitria Hartanti, mendadak jadi sorotan publik setelah mengulas Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan Tahun 2024 setebal 520 halaman. Melalui unggahan di Instagram Story, Leony membedah sejumlah pos anggaran yang menurutnya janggal dan terkesan tidak masuk akal.
Kritik itu bermula dari pengalaman pribadinya saat mengurus balik nama rumah warisan ayahnya. Ia kaget ketika dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga puluhan juta rupiah. Dari situ, Leony kemudian menelusuri penggunaan uang pajak daerah yang berasal dari masyarakat Tangsel.
Anggaran Suvenir Rp 20 Miliar
Temuan pertama yang disorot Leony adalah pengadaan suvenir. Dalam laporan keuangan 2024, alokasi untuk pos ini tercatat Rp 20,48 miliar, naik 51,94 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 13,48 miliar.
Bagi Leony, angka tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar masyarakat. “Souvenir Rp 20 M, sampai penambah daya tahan tubuh dan pakaian pun kita belanjain mereka,” tulis Leony dengan nada satire.
Unggahan ini langsung menuai reaksi warganet yang mempertanyakan urgensi belanja suvenir dalam jumlah fantastis.
Baca Juga : Kabel Semrawut Hiasi Halaman Kantor DPRD Tangsel
Konsumsi Rapat Capai Rp 60 Miliar
Selain suvenir, Leony juga menyoroti anggaran konsumsi rapat. Dari laporan keuangan, belanja makan dan minum rapat mencapai Rp 60 miliar sepanjang 2024.
Menurut Leony, jumlah itu tidak masuk akal. Ia menyindir, “Makanan dan minuman rapat Rp 60 M, bayangin aja, buat rapat doang bisa segitu nilainya.”
Warganet ikut menanggapi dengan nada serupa. Mereka membandingkan besarnya anggaran konsumsi pejabat dengan kondisi fasilitas publik yang minim perawatan.
Perjalanan Dinas vs Infrastruktur
Leony juga mengulas perbandingan mencolok antara anggaran perjalanan dinas dan pemeliharaan infrastruktur. Dari laporan, perjalanan dinas mencapai Rp 117 miliar, sedangkan pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi hanya mendapat Rp 731 juta.
“Uang pajak dari rakyat untuk rakyat kan berarti ini ya, beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi Rp 731 juta aja ceunah,” tulis Leony. Ia menambahkan sindiran, “Mungkin di Tangsel enggak banyak jalan rusak, jadi segitu aja sudah cukup biayanya selama setahun.”
Ketimpangan ini kembali memicu perdebatan publik. Banyak warganet menilai seharusnya perawatan jalan dan irigasi menjadi prioritas karena langsung menyangkut kesejahteraan warga.
Bansos Hanya Rp 136 Juta
Sorotan lain yang membuat publik terkejut adalah alokasi dana bantuan sosial (bansos). Dalam laporan keuangan, beban bansos hanya tercatat Rp 136 juta.
Leony kemudian menghitung dengan membagi angka tersebut dengan jumlah penduduk miskin di Tangsel yang mencapai 43.330 jiwa pada 2024. Hasilnya, setiap warga miskin hanya mendapat bagian sangat kecil.
Publik menilai alokasi bansos seharusnya lebih besar, apalagi untuk menopang kelompok rentan.
Baca Juga : DPRD Tangsel Buka Suara Soal Kabel Semrawut
Sorotan Sektor Pendidikan
Tak hanya itu, Leony juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan. Dari total Rp 860 miliar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, belanja pegawai menyerap Rp 479 miliar.
Namun, kondisi guru honorer masih jauh dari sejahtera. Leony membagikan pesan dari seorang warganet yang mengaku sebagai istri guru honorer. Dalam pesan itu disebutkan, suaminya hanya menerima honor Rp 500 ribu setiap tiga bulan sekali.
“Nih real ya! Anggaran belanja jasa itu enggak nyampe tepat sasaran!!” tulis Leny.
Selain belanja pegawai, Leony juga menyoroti mandatory spending bidang pendidikan yang justru berisi anggaran konsumsi rapat, perjalanan dinas, hingga honorarium narasumber dengan nilai mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
“Pokoknya ratusan halaman kira-kira kaya begini lah laporannya, ratusan miliar habis buat perjalanan dinas, beli ATK, makan minum rapat, belanja barang dan jasa, dll,” tulis Leny.
Kritik Jadi Diskusi Publik
Rangkaian kritik Leony membuat publik ramai berdiskusi soal pengelolaan anggaran Pemkot Tangsel. Banyak warganet menilai penggunaan anggaran tidak berimbang dan terlalu condong pada kebutuhan birokrasi ketimbang kebutuhan masyarakat.
Sorotan itu juga mempertegas kegelisahan Leony tentang ketidakadilan dalam pengelolaan keuangan daerah.
