TANGSEL – Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memaparkan sejumlah poin penting hasil Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Presiden Prabowo Subianto. Rapat tersebut digelar untuk mempercepat perbaikan sekaligus memperkuat tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN), menyusul meningkatnya kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa keselamatan anak Indonesia menjadi prioritas utama. Menurutnya, insiden keracunan tidak boleh dipandang hanya sebagai angka statistik, melainkan menyangkut langsung masa depan generasi penerus bangsa.
Evaluasi Ketat terhadap SPPG
Zulhas menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah cepat dan tegas. “Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara, lalu dievaluasi dan diinvestigasi,” ujarnya dalam Konferensi Pers Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Program MBG yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
Rapat yang berlangsung di Jakarta itu dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Kepala Staf Kepresidenan M Qodari. Turut hadir pula Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Wakil Mendikdasmen Fajar Riza Ul Haq, dan beberapa pejabat terkait lainnya.
Perbaikan Kedisiplinan dan Standar Sanitasi
baca juga: Jadwal SIM Keliling di Tangerang Selatan 28 September 2025
Zulhas mengungkapkan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada lokasi yang terdampak keracunan, tetapi mencakup seluruh SPPG di Tanah Air. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan para juru masak. “Seluruh SPPG wajib melakukan sterilisasi terhadap alat makan. Proses sanitasi juga harus diperketat, terutama yang menyangkut kualitas air dan pengelolaan limbah,” jelasnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa kualitas air dan jalur pembuangan limbah akan menjadi perhatian utama. Dengan begitu, risiko penyebaran penyakit dapat ditekan, sekaligus memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak tetap higienis dan aman.
Sinergi Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah
Pemerintah pusat juga menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk aktif terlibat dalam pengawasan MBG. Zulhas menekankan, pengawasan harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh. “Kami meminta Menteri Kesehatan mengoptimalkan peran Puskesmas serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh wilayah. Mereka harus memantau SPPG secara berkala tanpa menunggu instruksi khusus,” paparnya.
Langkah itu diambil agar masyarakat memperoleh keyakinan penuh bahwa makanan bergizi gratis aman dikonsumsi. “Semua dilakukan secara terbuka supaya orang tua percaya bahwa sajian yang diberikan aman dan menyehatkan anak-anak Indonesia,” tegasnya.
baca juga: Pemkot Tangsel Bangun Tandon PBI untuk Atasi Banjir di Ciputat
Rapat Lanjutan untuk Strategi Jangka Panjang
Sebagai tindak lanjut, Mendagri Tito Karnavian akan memimpin rapat virtual bersama seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas pendidikan pada Senin (29/9/2025) pukul 08.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin dijadwalkan hadir untuk memberikan arahan teknis. Hadir pula Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dan Wakil Mendikdasmen yang akan membahas sinergi lintas sektor, terutama dalam kaitannya dengan UKS dan Sekolah Layanan Hidup Sehat (SLHS).
Sementara itu, Zulhas memastikan pihaknya akan kembali menggelar rapat koordinasi khusus terkait program MBG pada Rabu (1/10/2025). Rapat lanjutan ini diharapkan menghasilkan langkah strategis yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyentuh perbaikan sistemik demi keberlanjutan program gizi nasional.
